GRESIK – DPRD Gresik, Jawa Timur, mendorong agar dana bagi hasil minyak dan gas (DBH Migas) dapat dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak aktivitas pengeboran, khususnya nelayan dan petambak di wilayah pesisir.

Hal itu disampaikan anggota Komisi II DPRD Gresik, Muhammad Kurdi, saat rapat Pansus LKPJ Bupati Gresik Tahun 2025 di Kantor DPRD Gresik, Jl. Wahid Hasyim pada Kamis (17/6/2026).

Menurut Kurdi, selama ini masyarakat di Kecamatan Ujungpangkah yang terdampak pengeboran minyak lepas pantai oleh PGN Saka, belum menerima manfaat langsung dari DBH Migas. 

Warga, kata dia hanya mendapatkan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) dari perusahaan. Itupun nilainya sangat kecil, tak sebanding dengan dampak yang ditimbulkannya pengeboran.

“Kalau saya lihat, DBH ini belum benar-benar kembali ke wilayah terdampak. Setahu saya, selama ini yang diterima masyarakat baru sebatas program TJSL/CSR perusahaan tersebut,” ujarnya.

Baca juga

Viral Video Rekaan Ulang, Juara I Dalegan Fishing Tournament 3 Gresik Dibatalkan

Minta Alokasikan Khusus

Dari laporan LKPJ Pemkab Gresik, Politisi muda Gerindra ini menegaskan, DBH Migas yang diterima daerah nilainya cukup besar, yakni berkisar Rp149 miliar hingga Rp150 miliar. 

Dari jumlah tersebut, menurutnya sangat memungkinkan jika sebagian kecil dialokasikan untuk program pemberdayaan masyarakat terdampak.

“Kalau ada Rp1 miliar sampai Rp2 miliar saja dialokasikan untuk nelayan dan petambak yang terdampak langsung, itu sudah sangat bagus,” tegasnya.

Kurdi juga mengingatkan agar keberadaan industri migas di suatu wilayah tidak justru meninggalkan kesenjangan, di mana daerah penghasil tidak merasakan manfaat yang signifikan.

Baca juga

Bantu Keterbatasan Mesin, Pemkab Gresik Sediakan Sentra IKM Logam di Desa Hulaan

“Jangan sampai ada pengeboran, tapi tidak ada yang kembali ke wilayah penghasil. Ini harus menjadi perhatian,” imbuhnya.

Untuk itu, ia meminta pemereintah agar mempertimbangkan usulan tersebut dan mengagendakan alokasi anggaran khusus dari DBH Migas bagi masyarakat terdampak.

“Kalau memang ini dinilai layak, kami harap bisa diagendakan dalam perencanaan anggaran ke depan,” ucapnya. (*)