GRESIK – Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Gresik menegaskan komitmennya untuk menjatuhkan sanksi berat terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti terlibat dalam kasus dugaan Surat Keputusan (SK) pengangkatan palsu. Polemik "orang dalam" ini kini tengah menjadi sorotan luas di tengah masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan usai rapat dengar pendapat (hearing) Komisi I DPRD Gresik bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Bagian Hukum, serta Inspektorat Pemkab Gresik, Senin (20/4/2026).

Kepala BKPSDM Gresik, Agung Endro Dwi Setyo Utomo, menyatakan bahwa pihaknya saat ini masih menghormati dan menunggu hasil proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian.

“Jika nantinya ada ASN yang terbukti terlibat, tentu akan kami tindak tegas sesuai dengan ketentuan disiplin pegawai yang berlaku,” ujar Agung. Ia menambahkan, saat ini BKPSDM juga masih menunggu rekomendasi resmi dari Inspektorat terkait hasil pemeriksaan internal.

Baca juga

Viral Video Rekaan Ulang, Juara I Dalegan Fishing Tournament 3 Gresik Dibatalkan

Kronologi dan Identifikasi Korban

Berdasarkan data sementara yang masuk ke BKPSDM, tercatat sebanyak sembilan orang telah melapor sebagai korban penipuan tersebut. Kasus ini mulai mencuat ke publik setelah seorang perempuan mendatangi Kantor Bupati Gresik pada Senin (6/4/2026) dengan mengenakan atribut ASN lengkap.

Saat itu, perempuan tersebut berniat mulai bekerja dengan membawa dokumen SK pengangkatan. Namun, petugas curiga setelah menemukan sejumlah kejanggalan pada dokumen tersebut. Penelusuran lebih lanjut mengungkap bahwa dokumen yang dibawa merupakan hasil pemalsuan.

Dugaan Keterlibatan "Orang Dalam"

Baca juga

Bantu Keterbatasan Mesin, Pemkab Gresik Sediakan Sentra IKM Logam di Desa Hulaan

Dalam perkembangan penyelidikan, muncul nama ASN berinisial AP dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) yang diduga terkait dengan pusaran kasus ini. Namun, AP membantah keterlibatannya dan mengaku justru menjadi korban dari oknum mantan ASN berinisial AN, yang hingga kini keberadaannya belum diketahui.

"Saat ini, kasus dugaan pemalsuan SK tersebut masih dalam proses penyelidikan aparat kepolisian setelah menerima laporan dari para korban," pungkas Agung. (*)