Gresik – Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Mensos Gus Ipul) mengungkapkan bahwa sekitar 45 persen bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako masih belum tepat sasaran. 

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Sosial akan melakukan digitalisasi bantuan sosial agar penyaluran lebih akurat dan tepat sasaran.

"Bantuan PKH dan sembako tidak tepat sasaran sekitar 45 persenan," katanya saat berkunjung ke Kabupaten Gresik pada Senin (30/3/2026) sore.

Selama ini, kata Gus Ipul banyak program bantuan pemerintah tidak tepat sasaran karena data tidak sinkron. Sebelumnya, masing-masing kementerian maupun pemda memiliki data sendiri-sendiri sehingga terjadi perbedaan data dan ego sektoral.

“Dulu Kemensos punya data sendiri, lembaga lain punya data sendiri, provinsi dan kabupaten juga punya data sendiri. Akhirnya tidak sinkron. Sekarang dengan instruksi presiden, datanya tunggal,” ujarnya.

Baca juga

Viral Video Rekaan Ulang, Juara I Dalegan Fishing Tournament 3 Gresik Dibatalkan

Digitalisasi Bansos

Salah satu strategi Kementrian Sosial agar bansos tepat sasaran adalah melakukan digitalisasi data. Mensos Gus Ipul bilang, digitalisasi dilakukan untuk menghadirkan data penerima bantuan yang lebih akurat.

Selain itu akan terintegrasi dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

"Melalui digitalisasi bansos dan penggunaan DTSEN, pemerintah menargetkan tingkat kesalahan penyaluran bantuan bisa ditekan hingga di bawah lima persen," ujarnya.

Selain itu, masyarakat nantinya juga bisa mendaftar bantuan sosial secara mandiri melalui sistem digital yang disiapkan pemerintah.

Baca juga

Bantu Keterbatasan Mesin, Pemkab Gresik Sediakan Sentra IKM Logam di Desa Hulaan

"Dalam proses pemutakhiran data tersebut, pendamping PKH dan pemerintah desa akan dilibatkan sebagai agen pemutakhiran data," terangnya.

Dia menambahkan, bantuan sosial merupakan salah satu komponen penting dalam menjaga perekonomian masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti fakir miskin dan anak terlantar. 

"Karena itu, pemerintah terus melakukan perbaikan sistem agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak," tutupnya. (*)