TIMES GRESIK, GRESIK – Pemkab Gresik harus berpikir ekstra setelah Dana Transfer dari Pemerintah Pusat mengalami pemangkasan sebesar Rp571 miliar pada tahun 2026. Kondisi ini mendorong untuk memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Akibat pengurangan tersebut, proyeksi APBD Gresik 2026 yang semula diperkirakan sebesar Rp 4,1 triliun dan dibahas bersama DPRD menjadi Rp 3,9 triliun, kini turun drastis menjadi sekitar Rp 3,6 triliun. 

Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, Achmad Washil Miftahul Rahman mengatakan dana transfer yang berkurang meliputi pos-pos penting, salah satunya Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) hingga Dana Desa (DD). 

“Dana desa total pengurangannya mencapai Rp 40 miliar,” ujarnya, Rabu (8/10/2025).

Meski demikian, Pemkab Gresik memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat tetap berjalan. Washil menegaskan, belanja pemerintah daerah akan tetap memprioritaskan program pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), belanja pegawai, dan pengawasan.

“Pengurangan dana transfer ini memang berpengaruh terhadap kegiatan di daerah, tapi kami memastikan tidak ada kegiatan yang hilang. Misalnya perbaikan sekolah, jumlah sekolah yang diperbaiki tetap sama, hanya volumenya yang dikurangi,” jelas Washil.

Untuk menutupi kekurangan anggaran, Pemkab Gresik juga akan memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Upaya itu dilakukan dengan ekstensifikasi pajak dan optimalisasi aset daerah. 

"Bukan menaikkan pajak, tapi memperluas basisnya. Selain itu, sewa aset seperti jaringan bawah tanah juga akan dimaksimalkan,” tambah Washil.

Sementara itu, Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir mengatakan, kondisi ini menjadi tantangan serius bagi daerah untuk lebih efisien dalam penggunaan anggaran. 

“Daerah dituntut untuk seefektif dan seefisien mungkin, bahkan ada beberapa kegiatan yang dikurangi atau dihilangkan,” ujarnya.

Syahrul mengakui, pemangkasan dana transfer ini mengguncang kondisi fiskal daerah. Menurut dia, ini merupakan langkah awal yang perlu dilakukan adalah melakukan pemetaan potensi pendapatan daerah agar lebih optimal.

“Kemandirian daerah menjadi kunci pembangunan saat ini. Karena itu, prioritas pembangunan harus disusun secara bijak, terutama yang menyangkut pelayanan dasar kepada masyarakat,” ucapnya. (*)