TIMES GRESIK, GRESIK – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding meresmikan program Desa Migran Emas di Gresik, Jawa Timur.

Ada lima desa yang ditetapkan sebagai proyek percontohan program tersebut, yaitu Desa Campurejo, Dalegan, Ngimboh, Canga'an, dan Mentaras. 

Desa tersebut telah memiliki peraturan desa (Perdes) perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Program ini mengusung tema Kampanye Migrasi Aman dan Terlindungi, Pulang Berdaya, Membangun Desa Menuju Indonesia Emas.

Menteri P2MI Abdul Kadir Karding mengapresiasi langkah Bupati Gresik dalam merancang program perlindungan PMI berbasis desa. 

Dia memaparkan bahwa Jawa Timur penyumbang terbesar penempatan PMI ke luar negeri. Sementara, Kementerian P2MI sebagai kementerian baru yang mendapat mandat peningkatan perlindungan PMI.

"Kami ingin pastikan perlindungan yang lebih baik, dan langkah Gresik sangat tepat sebagai contoh," tegas Menteri.

Menteri Karding juga menyoroti maraknya praktik ilegal dalam penempatan PMI. Ia menyebut, sebagian besar kasus eksploitasi maupun tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terjadi pada PMI yang berangkat secara non-prosedural.

“Sebanyak 95 hingga 97 persen kasus eksploitasi dan TPPO menimpa PMI yang berangkat tanpa dokumen lengkap atau melalui perantara calo,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menegaskan bahwa Gresik memiliki sekitar 330 desa yang mayoritas sudah mandiri dalam hal regulasi perlindungan PMI.

Desa Migran Emas, kata Gus Yani merupakan bentuk inovasi kerja sama lintas pihak untuk memastikan keselamatan, kesejahteraan, dan pendidikan anak-anak PMI, khususnya yang tinggal di Malaysia.

"Kami mendorong agar para calon PMI dari Gresik berangkat secara legal, lengkap dokumen, dan terampil, termasuk dengan pembekalan bahasa asing seperti Korea, Jepang, dan Jerman, yang disiapkan melalui kelas-kelas khusus," ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu menegaskan dukungan penuh Polres Gresik terhadap program Desa Migran Emas ini. 

“Kami mendukung pelaksanaan kegiatan ini sebagai upaya memperkuat perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya, untuk menjamin hak asasi manusia serta perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial,” tutupnya. (*)