TIMES GRESIK, GRESIK – Mutasi pegawai Pemkab Gresik pada 22 Maret 2024 disinyalir langgar SE Kemendagri RI 100.2.1.3/1575/SJ, terkait larangan mutasi jabatan karena mendekati pemilihan kepala daerah. 

Untuk itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Gresik terus menjalin komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sekretaris Daerah Gresik Ahmad Washil Miftahul Rachman mengatakan, pihaknya masih menunggu surat rekomendasi dari Kemendagri RI.

Surat edaran tersebut bertanggal 29 Maret 2024, sedangkan kita sudah melakukan mutasi pada tanggal 22 Maret 2024.

"Namun bagaimanapun, saat ini kita sudah berkirim surat melalui Pemprov Jatim terkait surat edaran tersebut. Nantinya, apapun rekomendasi dari provinsi maupun Kemendagri akan kita patuhi," katanya, Rabu (17/4/2024).

Sekda Washil menambahkan, selagi menunggu rekomendasi turun dari Kemendagri, pejabat yang sudah dilantik diharapkan tetap melakukan tugas sebagaimana mestinya.

"Selagi menunggu rekomendasi lebih lanjut dari Kemendagri, saya harapkan tetap menjalankan tugas masing-masing. Ini juga agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Gresik Agung Endro Dwi Setyo Utomo menjelaskan bahwa sebelum melakukan mutasi tersebut  sudah mengantongi izin dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tanggal 4 Maret 2024 untuk melantik jajaran pejabat Eselon II. 

"Perlu diketahui bahwa ada banyak kabupaten/kota yang juga melakukan mutasi di tanggal tersebut. Begitu ada surat edaran tersebut, kita dari Kabupaten Gresik berkirim surat ke Pemprov Jatim untuk menerima arahan lebih lanjut. Apapun rekomendasinya, akan kita jalankan," ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, sebanyak 147 pejabat dilantik dan diambil sumpahnya pada mutasi yang dilaksanakan 22 Maret 2024. Dalam mutasi tersebut juga dilantik pejabat eselon II hasil dari seleksi terbuka jabatan tinggi pratama. Mutasi ini menjadi polemik di banyak kabupatem/kota setelah adanya SE Kemendagri. (*)