TIMES GRESIK, GRESIK – Wacana pemerintah pusat terkait wacana sembako dan lembaga pendidikan swasta terkena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikomentari Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani. Menurutnya, kebijakan tersebut kurang tepat.

"Tentunya juga, kami tak sependapat pajak sembako dan pendidikan swasta ini," kata Bupati Gresik usai membuka kegiatan bimtek pemerintahan desa di salah satu hotel Gresik, Senin (14/6/2021).

Sebagai informasi, rencana ini pengenaan pajak sembako ini tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) terkait PPN (Pajak Penambahan Nilai) bahan pokok.

Diungkapkan Bupati Yani, pandemi Covid-19 ini tengah berlangsung dan belum selesai. Pemerintah daerah juga tengah fokus melakukan upaya vaksinasi serta pemulihan ekonomi.

"Karena situasi pandemi Covid-19 sangat berat dirasakan masyarakat. Kita juga terus berupaya melaksanakan upaya pemulihan ekonomi," ungkapnya, menambahkan.

Sementara itu dikutip dari Kompas.com, pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak mengatakan bakal membahas lebih lanjut terkait pajak sembako dan pendidikan.

Hal ini dikatakannya penting hingga masih berpotensi mengalami perubahan dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak.

“Berkenaan dengan maraknya pemberitaan mengenai pengenaan PPN atas sembako maupun jasa pendidikan di Indonesia dengan ini disampaikan bahwa berita yang beredar merupakan informasi yang tidak berasal dari sumber resmi pemerintah,” ucap Ditjen Pajak.

Sementara itu, Bupati Gresik tak sependapat dengan rencana pemerintah mengenakan PPN pada sembako. Alasannya adalah pandemi Covid-19 ini ekonomi masyarakat tengah susah. (*)