Gresik – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Gresik, Jawa Timur, membuka layanan aduan bagi masyarakat melalui program “Hari Fraksi” yang digelar setiap Jumat.

Program ini memberi ruang bagi warga untuk menyampaikan berbagai persoalan secara langsung di kantor DPC PKB Gresik, Jalan RA Kartini No. 162.

Program yang mulai dijalankan pada Jumat (1/5/2026) tersebut menjadi upaya memperkuat komunikasi dua arah antara masyarakat dan anggota Fraksi PKB DPRD Gresik.

Ketua DPC PKB Gresik, Much Abdul Qodir, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Ketua Umum PKB yang mendorong perubahan pola kerja partai agar lebih dekat dengan masyarakat.

“Ini sesuai perintah Ketua Umum PKB. Ada perubahan besar dalam pola kerja internal kami, salah satunya menetapkan Jumat sebagai Hari Fraksi. Seluruh anggota fraksi wajib berkantor di DPC untuk menerima, menyerap, serta membantu menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Qodir, program ini tidak sekadar menjadi forum penyerapan aspirasi, tetapi juga bagian dari pendekatan baru partai yang menekankan kehadiran nyata di tengah masyarakat.

Dia menekankan bahwa anggota fraksi harus benar-benar membersamai warga dalam menghadapi persoalan, mulai dari pemerataan pendidikan hingga akses layanan kesehatan.

“Mekanisme tindak lanjutnya, Ketua Fraksi akan memetakan aspirasi yang bisa langsung ditindaklanjuti dan yang perlu dikomunikasikan ke pemerintah. Sebagian juga akan dibahas bersama komisi untuk menjadi materi perjuangan fraksi,” jelasnya.

Dalam pelaksanaannya, seluruh anggota Fraksi PKB DPRD Gresik akan hadir secara bergiliran setiap Jumat, mulai pukul 09.00 hingga 15.00 WIB.

Warga dapat datang langsung untuk menyampaikan keluhan maupun aspirasi yang nantinya dicatat dan diproses lebih lanjut.

Qodir menambahkan, program ini bertujuan mendekatkan anggota DPRD dengan masyarakat secara luas, tidak terbatas pada basis konstituen saja. Dia juga memastikan aspirasi yang masuk tidak akan berhenti pada pencatatan semata.

“Tidak boleh ada aspirasi yang mandek. Harus ada tindak lanjut konkret. Kalau memang belum bisa diselesaikan sepenuhnya, akan dijelaskan kepada masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Gresik, Imron Rosyadi, menyampaikan bahwa setiap aduan akan melalui proses registrasi dan pemetaan berdasarkan kewenangan.

“Aspirasi akan diklasifikasikan, apakah bisa langsung ditindaklanjuti atau perlu dikomunikasikan dengan OPD terkait. Dari pencatatan petugas fraksi, akan ditindaklanjuti dalam bentuk program,” ujarnya.

Ke depan, kantor DPC PKB Gresik juga akan dikembangkan sebagai rumah aspirasi masyarakat. Selain layanan tatap muka, PKB tengah menyiapkan penguatan platform digital agar masyarakat dapat memantau perkembangan penanganan aduannya.

“Setiap laporan akan terdokumentasi dan bisa ditelusuri. Masyarakat bisa memantau sejauh mana penanganan masalahnya melalui platform yang kami siapkan,” pungkasnya. (*)