GRESIK – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik tidak melakukan copy-paste atau sekadar menyalin program-program tahun sebelumnya dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Subauditorat Jatim I BPK Perwakilan Jatim, Agvita Windiadi, saat menghadiri sosialisasi dan pembinaan peningkatan kualitas penyusunan APBD di Kantor Bupati Gresik, Kamis (9/7/2026).

Menurut Agvita, untuk menghasilkan program yang berkualitas, proses penyusunan anggaran tidak boleh dilakukan secara asal-asalan atau sekadar menyontek program lama.

"Jangan hanya copy-paste dari anggaran tahun lalu. Setiap program harus dievaluasi, disesuaikan dengan kebutuhan riil, dan punya target hasil yang jelas agar anggaran tidak terbuang sia-sia," ungkap Agvita.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara belanja daerah dan pendapatan. Pengelolaan kas yang sehat dinilai sangat krusial agar pemerintah daerah tidak terjebak dalam masalah utang atau defisit.

Baca juga

Lestarikan Kawasan Pesisir Gresik, 10.000 Bibit Mangrove Ditanam di Desa Randuboto

“Kami berharap seluruh perangkat daerah bisa lebih tertib administrasi dan taat aturan dalam menyusun APBD,” terangnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik, Achmad Washil Miftahul Rachman, menegaskan bahwa perencanaan yang matang merupakan kunci utama terwujudnya keuangan daerah yang sehat.

“Melalui kegiatan ini, semua instansi diharapkan memiliki satu pemahaman yang sama agar APBD yang disusun tidak sekadar menggugurkan kewajiban regulasi, tetapi benar-benar menjawab apa yang dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.

Sekda Washil juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) karena Kabupaten Gresik berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk yang ke-11 kalinya.

Baca juga

Lampaui Separuh Target, Realisasi Pajak Daerah Gresik Tembus Rp590 Miliar

"Capaian WTP ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Prestasi ini harus kita jaga, caranya dengan terus memaksimalkan tata kelola keuangan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan," tambahnya.

Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Kabupaten Gresik ini mengingatkan adanya sejumlah tantangan serta penyesuaian kebijakan baru dalam penyusunan APBD 2027. Penyesuaian tersebut meliputi alokasi anggaran wajib (mandatory spending), pembenahan mekanisme pokok pikiran (pokir) DPRD, penyaluran hibah dan bantuan sosial (bansos), hingga penyelarasan aturan terbaru lainnya.

"Anggaran yang tepat itu artinya setiap rupiah yang keluar harus efisien, akuntabel, dan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat," tegas Washil. (*)