GRESIK – Membahas problem Jalan Poros Desa (JPD), Komunitas Wartawan Grissee (KWGe) bersama DPRD Gresik akan menggelar dialog publik pada Selasa (2/6/2026) di Gedung Nasional Indonesia (GNI) Gresik.

Ketua DPRD Gresik, M Syahrul Munir mengatakan persoalan JPD membutuhkan perhatian serius karena berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi warga.

“Sudah seharusnya pemerintah mulai menata jalan poros desa sehingga mobilitas ekonomi masyarakat bisa berjalan lancar. Jika jalan desa bagus, tentu akan berdampak ke masyarakat,” ujarnya, Minggu (31/5/2026).

Syahrul menegaskan legislatif berkomitmen mendukung upaya pembangunan jalan poros desa agar penanganannya bisa lebih maksimal melalui dukungan anggaran.

“Selama ini memang belum semua ruas mendapatkan perhatian optimal. Melalui dialog ini kami berharap ada solusi bersama sehingga pembangunan jalan poros desa bisa menjadi fokus prioritas,” tambah politisi muda PKB ini.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gresik Tahun 2024, terdapat 218 ruas jalan poros desa dengan total panjang mencapai 436,93 kilometer. Namun tingkat kemantapan jalan hanya sekitar 69 persen.

Ketua KWGe, Miftahul Arif menyampaikan kolaborasi antara insan pers dan wakil rakyat merupakan bagian dari upaya bersama mencari solusi terhadap persoalan infrastruktur desa.

“Tema ini sangat relevan dengan kondisi saat ini. Apalagi fakta menunjukan kemantapan jalan baru 69 persen. Problem jalan poros desa harus menjadi perhatian bersama karena menyangkut kebutuhan masyarakat secara langsung,” katanya.

Junalis CNN Indonesia ini menyatakan kegiatan tersebut rencannya dihadiri para pemangku kepentingan diantaranya Bupati Fandi Akhmad Yani, Ketua DPRD M Syahrul Munir serta Kadis PUTR, Dhinnita Tri Astuti.

Agar dialog ini bermanfaat, panitia kata Miftah juga mengundang kepala desa yang tahu dengan kondisi rill kondisi jalan desa serta problem yang dihadapi

“Adanya kepala desa yang jadi peserta ini nanti membuat dialog semakin hidup, karena kepala desa yang tahu kondisi rill kondisi jalan beserta problemnya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Gresik Dhiannita Tri Astuti melalui Kabid Bina Marga, Eddi Pencoro mengatakan pada APBD 2026 terdapat alokasi sekitar Rp20 miliar untuk penanganan jalan poros desa. 

Selain itu, terang Eddi dalam Perubahan APBD 2026, Dinas PUTR Gresik juga diusulkan tambahan anggaran sebesar Rp92 miliar khusus penanganan JPD.

“Ada 22 ruas di APBD murni dan diusulkan 19 ruas tambahan di P-APBD khusus untuk perbaikan jalan poros desa, fokus kami di selatan karena memang kerusakan parah ada disana,” jelasnya.

Dia menambahkan mayoritas penanganan dilakukan dengan struktur betonisasi karena dinilai lebih kuat untuk menopang mobilitas kendaraan masyarakat.

Eddi juga menyebut wilayah Gresik selatan menjadi kawasan dengan kondisi jalan poros desa paling parah sehingga menjadi prioritas penanganan.

“Kalau jalan kabupaten ada pemeliharaan rutin melalui URC, tetapi untuk jalan poros desa saat ini fokusnya lebih banyak pada penanganan dan peningkatan jalan,” pungkasnya. (*)