TIMES GRESIK, BANDUNG – Kalangan akademisi menilai program Koperasi Desa Merah Putih yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto mempunyai banyak tantangan. Untuk itu, program yang diharapkan untuk memperkuat ekonomi desa ini harus dilakukan secara serius.

Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom Bandung, Dr Abdurrahman Faris mengingatkan bahwa implementasi program Kopdes Merah Putih harus memperhatikan beberapa aspek. 

Dia menyoroti bahwa sebelumnya telah ada program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bertujuan serupa, namun banyak yang mengalami kendala dalam pengawasan dan optimalisasi. 

"Banyak BUMDes yang tutup dan tidak jelas anggarannya, laporan keuangannya, serta kontrolnya," katanya melalui keterangan tertulisnya yang diterima redaksi TIMES Indonesia, Senin (28/4/2025).

Faris menekankan pentingnya pengawasan ketat dan transparansi dalam pengelolaan koperasi desa agar tidak mengalami nasib serupa.

Menurut dia, koperasi desa harus dikelola oleh individu yang kompeten. Hal ini untuk meminimalisir agar manajemen bisnis yang dijalankan bisa profit.

"Jika tidak dipegang oleh orang yang tepat, dana yang sudah digulirkan bisa habis untuk unit usaha yang tidak profit," katanya. 

Pria kelahiran Lamongan ini juga mengingatkan bahwa koperasi desa akan bersaing dengan koperasi-koperasi swasta yang sudah ada sebelumnya, sehingga diperlukan strategi bisnis yang matang dan inovatif.

Selain hal tersebut, dia menekankan bahwa kontrol dari pemerintah saja tidak cukup. Diperlukan satuan tugas khusus melakukan cek dan ricek dalam tata kelola koperasi. 

"Ini penting untuk memastikan bahwa koperasi desa berjalan sesuai dengan tujuan awal dan tidak disalahgunakan," imbuhnya.

Tantangan lain, kata Faris usaha yang dilakukan oleh Koperasi selama ini sering kali identik dengan harga yang relatif mahal dibandingkan dengan pasar.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar koperasi memiliki strategi khusus dalam mendirikan unit usaha yang kompetitif dan mampu bersaing di pasar lokal.

"Program Kopdes Merah Putih memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada pengelolaan yang profesional, transparan, dana akuntabel," tutupnya. (*)