TIMES GRESIK, GRESIK – Perda kemitraan yang sudah disahkan seharusnya dimanfaatkan organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Gresik Jawa Timur untuk bisa berinovasi menggali potensi pendapatan.

Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim menyampaikan, Perda Fasilitasi Kemitraan Berusaha dan Perda Konten Lokal sudah ada.  Seharusnya sudah bisa dieksekusi untuk meningkatkan pendapatan daerah.

"Kita ini punya Perda kemitraan, OPD sangat bisa untuk ekseskusi program untuk meningkatkan pendapatan," katanya usai dialog bersama Komunitas Wartawan Gresik (KWG) di Atrium Gresmall, Rabu (24/4/2024).

Adanya proyek Smelter PT Freeport Indonesia di Kawasan JIIPE, kata Nurhamim seharusnya bisa berdampak terhadap pendapatan daerah. Namun ini tidak ada.

Padahal, jika OPD terkait yakni Badan Pendapatan jeli, dia yakin akan ada pendapatan pajak yang digali dari proyek strategis nasional tersebut. Nilainya pun diperkirakan cukup besar.

"Misalnya di proyek pembangunan smelter PT Freeport Indonesia, disana ada 40 ribu tenaga kerja yang bekerja membangun, untuk makan siangnya pekerja kan beli katering atau restoran, itu memungut pajak dari sana saja sudah puluhan miliar," ungkapnya.

Kemudian, masih di proyek Kawasan JIIPE, OPD Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) juga lbisa memungut pelayanan jasa pengelolaan limbah cair domestik.

"Disana juga pasti kan ada toilet, butuh pembuangan IPAL, kan bisa saja OPD itu bisa memungut retribusi dari sana, kok malah diambil daerah lain," ujarnya.

Selain sektor pendapatan, Politisi Partai Golkar ini juga menyoroti Kepala OPD yang berada di zona nyaman, tanpa melakukan inovasi dengan alasan anggaran sedikit.

"Jadi ya seharusnya bisa ke pusat, meminta anggaran dengan menawarkan program bagus sehingga duit dari pusat bisa untuk membangun di daerah," ucapnya menanggapi Perda Kemitraan yang seharusnya bisa dieksekusi oleh OPD Pemkab Gresik. (*)