TIMES GRESIK, GRESIK – Pemukiman kumuh di pesisir Kabupaten Gresik, Jawa Timur tepatnya di Desa Campurejo Kecamatan Panceng bakal ditata ulang. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah pusat mengalokasikan DAK sebesar Rp24,7 miliar.

Program di Campurejo ini merupakan kelanjutan dari keberhasilan Gresik menata Desa Randuboto yang kini sudah bagus dan tertata, bahkan menjadi jujukan studi banding dari daerah lain.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani permukiman layak huni, sehat, inklusif, dan berkelanjutan merupakan salah satu program prioritas yang akan terus dilakukan di Kota Pudak.

"Kumuh adalah tanda bagaimana saudara-saudara kita yang hidup tanpa kepastian hukum atas tanahnya, tanpa sanitasi yang sehat, tanpa air bersih yang layak. Bahkan yang rawan akan bencana banjir kumuh adalah cermin bahwa pembangunan belum merata," terangnya, Kamis (4/9/2025).

Lebih lanjut, Bupati Gresik yang akrab disapa Gus Yani itu menjelaskan, Desa Campurejo adalah contoh nyata bagaimana kawasan ini menghadapi persoalan jalan lingkungan, drainase, air bersih, sanitasi, dan juga persampahan. Tidak sedikit warganya yang tinggal di rumah tidak layak di tengah keterbatasan ekonomi. .

"Karena itu, Pemkab Gresik berkolaborasi bersama Bank Gresik, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dan Kantor ATR/BPN hadir. Melalui program DAK PPKT Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Kementerian PU, dana DAK dialokasikan di Campurejo sebesar Rp24,7 miliar," ujarnya.

Bupati menambahkan, dana ini bukan sekadar angka, tetapi harapan masyarakat memiliki rumah layak huni, harapan masyarakat agar tanah mereka memiliki kepastian hukum, harapan agar anak-anak tumbuh sehat, serta harapan masyarakat agar tidak lagi hidup dalam kerentanan bencana.

Bupati mengapresiasi kepada Bank Gresik selaku BUMD milik pemerintah daerah, yang senantiasa mendukung akses pembiayaan masyarakat rentan, serta kepada IPPAT yang berperan dalam memastikan proses legalisasi dan sertifikasi tanah berjalan sesuai aturan. 

"Target ini sejalan dengan strategi Pemerintah Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kualitas permukiman kumuh. Bukan hanya melalui pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Di tempat sama, Kepala ATR/BPN Kantor Wilayah (Kanwil) Provinsi Jawa Timur Asep Heri menambahkan, ini sebagai wujud nyata komitmen negara hadir untuk masyarakat. Kalau istilah di BPN itu reforma agraria, di mana tanahnya disertifikatkan, akses perekonomiannya disambungkan ke perbankan, di sini ada Bank Gresik.

"Perjuangan dan kolaborasi yang luar biasa dari Pemkab Gresik. Ini merupakan desa kedua, di mana pertama saat saya menjabat Kepala BPN Gresik bersama Gus Bupati saat itu mengkolaborasi yang namanya konsolidasi komprehensif," ucap Asep Heri.

Selain itu, lanjut Kepala ATR/BPN Kanwil Jatim Asep Heri, ada program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Gresik tepatnya di Kelurahan Sukorame ini juga kita sentuh lagi. Seiring berjalannya waktu, berkat perjuangan Bapak Bupati dan jajaran akhirnya Desa Randuboto dengan 2,3 hektare selesai, normalisasi Kali Lamong juga selesai, kini berlanjut di Desa Campurejo.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Gresik, BPN Kantah Gresik berkolaborasi dengan IPPAT dalam memberikan layanan yang sangat mudah dan cepat dalam rangka legalisasi aset-aset yang dimiliki masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa diadopsi dan ditiru oleh daerah lain di Jawa Timur," tandasnya. (*)